Blora – Pemerintah Kabupaten Blora menarik kartu pengenal Pemandu Karaoke atau lady companion (LC) lantaran dinilai menuai kontroversi di tengah masyarakat. Seolah-olah pemerintah melegalkan adanya LC.
“Sementara kita tarik, biar nanti secara teknis, acuan panduannya yang ngatur biar pihak penyelenggara tersebut,” ucap Arief saat ditemui wartawan usai kirab piala Adipura di Alun-alun Blora, Jawa Tengah, Minggu (10/3/2024).
Arief mengaku telah menerima laporan Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora terkait adanya pro kontra kartu pengenal bagi para pemandu lagu. Menurutnya pemkab tidak perlu mengurus secara teknis soal kartu tersebut. Namun lebih pada legalitas pengusaha kafe karaoke.
“Saya minta biar kita tugasnya tidak sampai ke teknis ya, biar kita fungsinya hanya pembinaan dan pengawasan, cukup didata dari tempat-tempat hiburan yang legal tersebut, LC nya jumlahnya berapa, ini kaitannya pembinaan tentang kesehatan, jaminan sosial dan sebagainya agar bisa tertib,” terangnya.
Arief menjelaskan persoalan kartu lC biar pihak pengusaha yang mencetak. Meski kartu-kartu yang dibagikan ditarik, para pengusaha kafe karaoke tetap wajib melaporkan LC yang bekerja di tempat hiburan malam itu.
“Untuk kartunya nanti saya sampaikan biar yang ilegal kalau mau lanjut ya harus legal. Ya nanti soal kartunya yang ngasih biar dari pihak penyelenggara yang legal,”
Sebelumnya, sebanyak 18 pemandu karaoke (PK) atau Lady Companion (LC) di wilayah Blora mendapat kartu LC dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar).
Kepala Dinporabudpar Blora, Iwan Setiyarso saat ditemui usai sosialisasi penyelenggaraan pariwisata di Pendopo Dinporabudpar Blora menyampaikan perlunya id card LC sebagai tanda pengenal data diri. Hal ini sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2017 berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata.
“Adanya sosialisasi ini teman-teman mendapat legalitas sesuai perda yang ada. Sehingga mereka bisa melakukan aktivitas dengan baik. Karena ini sangat rawan, apalagi ini kan mesti konotasinya negatif,” ucapnya saat diwawancarai, Rabu (28/2/2024).
Pihaknya menilai perlunya para pekerja karaoke memiliki kartu LC. Sebagai fungsinya mempermudah untuk mendata dan mengidentifikasi. Termasuk menangkal penyebaran penyakit menular seperti narkoba, HIV/AIDS.
“(LC) menurut kami wajib memiliki kartu. Cuma kita adaptasi dulu, menyampaikan persyaratannya. Kalau transisi sudah kita anggap cukup nanti akan ada penegakan. Yang tidak punya kartu sementara tidak bisa beraktivitas,” jelas Iwan.
Dia meminta agar para pemandu pariwisata di bidang karaoke mau membuat kartu LC. Dia berharap adanya kartu LC ini nantinya mempermudah pendataan dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
“Bisa menjadi proteksi bagi mereka biar teridentifikasi dan terkontrol. Baik kesehatannya, atau mereka melakukan operasional atau melakukan pekerjaannya di mana. Kalau teridentifikasi tempatnya, orangnya, akan meminimalisir hal hal yang tidak kita inginkan. Biar mereka terpantau, terdata,” jelasnya.
Menambahkan, melalui Kepala Bidang Pariwisata, Yeti Romdonah mengatakan pihaknya memiliki kepentingan untuk bergerak di bidang pariwisata tersebut. Adanya kartu LC sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap para pemandu karaoke.
“Ada 18 kartu yang sudah jadi dan sudah mengurus. Itu dari 2 tempat karaoke yang ada di Blora. Kami punya kepentingan bergerak di situ, seperti apa sih mereka. Kartu ini untuk mengidentifikasi, kemudian tingkat kesehatan karena kita ada tes anti narkoba juga. Kartu LC untuk melindungi diri dia sendiri dalam bekerja akan nyaman dan merasa dipedulikan,” jelas Yeti yang juga eks penyiar radio itu.
Dia juga menyayangkan masih banyak tempat karaoke ilegal yang belum mengantongi izin. Besar harapannya agar para owner karaoke mengurus izin.
“Karaoke yang sudah berizin ada 27 dari sekitar 65 an karaoke di Kabupaten Blora,” imbuhnya.
