Blora – Bupati Blora H. Arief Rohman, mendampingi sejumlah kades yang wilayahnya terdampak akibat adanya Pembangunan PSN Bendung Gerak Karangnongko, untuk berkonsultasi dengan UGM.
Beberapa kades yang hadir dalam acara audiensi dengan Fakultas Kehutanan UGM dan Direktur KHDTK UGM, Jumat (22/3/2024) di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, yakni Kepala Desa Mendenrejo, Kepala Desa Ngrawoh, Kepala Seda Nginggil, Kepala Desa Nglebak, Kepala Desa Megeri.
Beberapa hal yang dikonsultasikan diantaranya terkait apakah adanya peluang dan opsi relokasi warga terdampak ke areal KHDTK UGM, yang letaknya dekat dengan wilayah desa mereka yang terdampak PSN.
Kepala Desa Ngrawoh, Purwondo mengungkapkan bahwa 80 persen wilayah desanya nantinya akan terdampak genangan air.
“Diwilayah kami adem ayem tidak ada gejolak menolak PSN, cuma ada sisi lain yang membuat beban pikiran kami berat yakni ada dua opsi yang ditawarkan diantara ganti untung dan tukar guling/ relokasi. Kami berpendapat kalau kita tukar guling terus nasib desa kami bagaimana, harapan kami jangan sampai hilang,” Bebernya
Pihaknya, meminta arahan kepada pihak UGM yang merupakan pengelola KHDTK, terkait potensi relokasi hingga pengembangan desa wisata. Sehingga dengan adanya pembangunan PSN tersebut masyarakat bisa ikut merasakan manfaatnya.
“Kalau pihak UGM nantinya bisa berkolaborasi dengan Blora, dalam mewujudkan desa wisata ditempat kami mudah-mudahan nanti bisa seperti yang sudah ada di Waduk Sermo. Saya berhadap nahaimana nanti cara penataanya saya manut, saya bersama warga cuma ingin numpang mencari kehidupan. Kita kena dampaknya, kita harus dapat manfaatnya,” harapnya
Bupati Arief mengungkapkan bahwa dirinya hadir mendampingi perwakilan masyarakat terdampak pembangunan bendungan.
“Bahwasanya pembangunannya ditetapkan sebagai PSN tentunya kita ingin mensukseskan agenda tersebut. Namun demikian efek pembangunan pada beberapa desa yang akan menjadi wilayah genangan. Kegalauan kepala desa tadi sudah disampaikan, kita ingin ada bantuan lagi dari UGM kira-kira saran masukan dan upaya dari harapan masyarakat ini,” Jelasnya
Lanjutnya, bila nantinya opsi relokasi ini memungkinkan diharapkan berada di wilayah yang tidak jauh dengan bendungan.
Setelah para kepala desa menerima penjelasan dari pihak UGM, Bupati Arief meminta agar segera dibentuk tim untuk memantapkan keputusan ganti untung atau relokasi yang akan diambil masyarakat. Sekaligus untuk mengawal proses ini.
“Sebelum kita mengawal relokasi ini harus dimantapkan dulu pilihannya ganti untung atau relokasi. Saya minta untuk dibentuk tim, karena harus clear dulu, kalau mau relokasi atau nerima ganti untung,” tegasnya
“Semoga ini ada jalan dan solusi sekaligus kita minta UGM untk mendampingi kami tahapan-tahapan seperti apa kita ingin suasana di masyarakat tetap kondusif,” tambahnya
Setelah menyerap masukan dan harapan dari masyarakat terdampak, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta. S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D, menjelaskan bahwa kewenangan untuk peruntukan lahan KHDTK tersebut ada di pemerintah pusat.
Meski demikian, pihaknya siap untuk mengawal aspirasi masyarakat ke kementerian terkait dengan memberikan pertimbangan teknis.
“Nanti hasil diskusi hari ini akan kami sampaikan ke KLHK, pihak UGM selaku pengelola tidak serta merta bisa memberikan hak, itu didiskusinya harus melibatkan banyak pihak salah satunya pemberi amanah dalam hal ini KLHK,” ungkapnya
Menurutnya bahwa penting untuk melibatkan pemberi kelola yakni KLHK, yang mana hasil diskusi ini nantinya UGM akan menyanpaikan pertimbangan-pertimbangan teknis kepada Dirjen PTKL KLHK.
Senada dengan hal tersebut Direktur KHDTK UGM Dr.Tri Atmojo menegaskan bahwa posisi UGM sebagai pengelola, sedangkan pemberi kelola dalam hal ini KLHK. Maka nanti perlu didiskusikan pebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Nanti kami akan menyampaikan ke dirjen PTKL dan Bu Menteri nanti pertimbangan teknis dari Fakultas Kehutanan UGM,” tambahnya
Perlu diketahui Bendungan Karangnongko sudah dalam tahap pembangunan fisik dan sudah dimulai terlebih dahulu di Bojonegoro. Sedangkan untuk Kabupaten Blora masih belum. Khusus yang di wilayah Blora ada 5 desa yang terdampak yakni mulai Mendenrejo, Ngrawoh, Nginghil, Nglebak dan Megeri.
Untuk Ngrawoh dan Nginggil 80 persen wilayahnya akan terkena genangan, lalu Desa Nglebak sedikit, sedangkan Desa Mendenrejo dan Desa Megeri hanya lahannya.
