Blora – Pemerintah Kabupaten Blora melakukan kunjungan kerja sekaligus Audiensi ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka Percepatan Pembentukan Instansi Vertikal BNNK dan Penyerahan Sertifikat Tanah Hak Pakai Hibah dari Pemkab Blora kepada BNN RI.
Kunjungan ini dipimpin oleh Bupati Blora, Dr.H. Arief Rohman, didampingi oleh sejumlah Kepala OPD, dan diterima langsung oleh Delegasi disambut oleh Kepala BNN RI Komjen Pol. Martinus Hukom., SIK., MSi, dan jajaran pejabat BNN, di Ruang Soetomo, Kantor BNN RI Jl. MT Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur.
Tak hanya itu acara juga dihadiri kepala BNN Provinsi Jawa tengah Brigjen Pol. Dr. H. Agus Rohmat, SIK., SH., M.Hum bersama sejumlah pejabat utama.
Dalam Pertemuan tesebut, kedua belah pihak membahas percepatan pembangunan instansi vertikal BNN di Kabupaten Blora sebagai bagian dari penguatan upaya pemberantasan narkotika di wilayah Jawa Tengah utamanya wilayah Pantura timur. Selain itu, agenda penting lainnya adalah penyerahan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Blora kepada BNN, seluas 3.000 m2.
Kepala BNN RI Komjen Pol. Martinus Hukom dalam sambutanya mengucapkan selamat datang rombongan pak Bupati di Kantor BNNK RI, Pihaknya mengapresiasi kepada Bupati Blora atas komitmennya dalam mendukung infrastruktur untuk terbentuknya BNN Kabupaten di Blora.
“Sertifikat tanah hibah akan menjadi langkah strategis dalam mendirikan fasilitas yang mendukung kinerja BNN, khususnya dalam pelayanan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi di tingkat lokal,” jelasnya.
“Pada prinsipnya Kami menyambut baik niat baik Bapak dan jajaran untuk pembentukan BNNK di Blora. Berikut niat baik Bapak ini sangat paralel dengan kebijakan Presiden hari ini. Di mana menempatkan isu narkoba sebagai isu strategis,” ujar Kepala BNN RI.
Kepala BNN Provinsi Jawa tengah Brigjen Pol. Dr. H. Agus Rohmat dalam sambutanya, menjelaskan bahwa di wilayah BNNP Provinsi Jawa Tengah baru terdapat 9 BNNK jumlah tersebut tentunya masih sedikit dibanding dengan Provinsi lain.
“Bila dibandingkan dengam BNNK khsusunya di wilayah Jawa lainnya yang paling sedikit di Jawa Tengah, ” ucapnya
Agus menjelaskan saat ini situasi narkotika diwilayah Blora menempati rangking 31 dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah.
” Dari rangking itu, di Blora terdapat kasus narkotika sebanyak 12 kasus dengan 17 tersangka, psikotropika terdapat 2 kasus dan 2 tersangka, kemudian obat obatan berbahaya 12 kasus dengan 15 tersangka sehingga ada total 27 kasus dan 34 tersangka,” terangnya.
Bupati Blora Dr.H. Arief Rohman dalam sambutanya, kami ucapkan terimakasih sudah diterima untuk bersilahturahmi. Tak hanya itu, Bupati yang suka melobi di pemerintah Pusat ini juga mengusulkan agar kantor BNNK di Blora ini bisa segera.
“Untuk menunjang hal itu, kami sudah siapkan lahan yang kita hibahkan dan kantor sementara juga sudah disiapkan sekaligus sampai sarana prasarana dan 17 staf juga disiapkan,” ucapnya.
Menurutnya, wilayah Kabupaten Blora yang berada diperbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini rawan akan peredaran narkoba tentunya kami berharap bisa segera terlaksana.
“Diwilayah Blora utamanya di wilayah Cepu kami ada konsep pembangunan kawasan Cepu Raya sebagai magnet pertumbuhan ekonomi bersama. Mohon dukungannya agar kantor BNNK ini bisa berdiri di Blora. mengingat kami diwilayah perbatasan dan diwilayah Pati raya belum ada kantor BNNK dan kami harapkan nantinya di Blora ini bisa terbentuk,” harapnya.
Pemerintah Kabupaten Blora menegaskan komitmennya untuk mendukung program BNN dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika di wilayah Blora.
“Kita harus bersinergi untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Kunjungan ini memperkuat kerjasama kita dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika,” pungkas Bupati Blora.
Pertemuan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Mengakhiri pertemuan tersebut, Bupati Blora dan Kepala BNN RI secara simbolis melakukan serah terima sertifikat tanah hibah.