Blora – Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD tahun 2026 digelar di lantai II Kecamatan Kunduran Blora, kegiatan Musrembang tersebut terdapat beberapa usulan dari masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustofa menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target. Dalam rapat koordinasi yang digelar baru-baru ini, disampaikan bahwa sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah tersebut telah mendapatkan alokasi dana refocusing dari Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan di daerah ini.
“Alhamdulillah, beberapa titik jalan dan jembatan yang sebelumnya mengalami keterbatasan dana kini telah mendapatkan persetujuan pembiayaan melalui pinjaman daerah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan,” ujar, rabu (12/2/2025).
Selain itu, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan saluran pertanian, terutama di daerah yang rawan erosi dan mengancam lahan pertanian milik warga.
“Untuk tahun 2026, kami akan memfokuskan pembangunan saluran pertanian di wilayah yang berdekatan dengan sungai, mengingat kondisi tanah di sana yang rentan terhadap erosi. Ini menjadi prioritas utama kami,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pihaknya juga akan terus mengawal usulan usulan yang Menjadi prioritas dalam musrenbang tingkat kecamatan kunduran ini.
“tadi ada beberapa usulan, tentunya ini akan kami kawal bersama DPRD di Dapil IV sehingga di wilayah Kunduran ini nantinya semakin maju, “, Pungkasnya.
Mustopa mengungkapkan DPRD bersama dengan Pemerintah Kabupaten telah melakukan pengajuan pinjaman daerah untuk membiayai perbaikan ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan.
“Pinjaman ini sudah dibahas bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mencakup 28 titik jalan di seluruh kecamatan,” ujar Mustopa.
Mustopa menjelaskan bahwa nilai pinjaman tersebut dibatasi dengan mempertimbangkan kekuatan fiskal daerah agar angsurannya tidak membebani APBD.
“Nilai pinjaman ini dibatasi karena kekuatan fiskal daerah, agar angsuran tidak membebani APBD,” ujar Mustopa, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Todanan.
Selain perencanaan anggaran, Mustopa menekankan pentingnya kualitas pembangunan jalan. Ia menegaskan bahwa setiap ruas akan disesuaikan dengan kondisi lapangan agar konstruksinya lebih tahan lama.
“Jika kondisi tanah di bawah jalan lemah, maka kami minta diprioritaskan untuk pengecoran. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kualitas jalan atau konstruksinya bisa lebih kuat dan tahan lama,” papar Mustopa.
Menurut Mustopa, usulan ini bertujuan untuk menciptakan jalan antar kecamatan yang lebih mantap dan layak dilalui, sehingga mendukung perekonomian masyarakat.
