HeadlinePemerintahan

Blora Raih WTP ke-11, Ketua DPRD Berharap Kekompakan dan Sinergitas Terus Terjalin

×

Blora Raih WTP ke-11, Ketua DPRD Berharap Kekompakan dan Sinergitas Terus Terjalin

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Blora saat terima LKPD dari BPK RI Jateng.(Dok)

Blora – Kabupaten Blora kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini menjadi capaian ke-11 kalinya secara berturut-turut yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blora,Kamis (5/6/2025)

Ketua DPRD Kabupaten Blora, H. Mustopa, S.Pd.I., menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia menilai opini WTP bukan hanya simbol prestasi administratif, tetapi juga cermin dari sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama, kerja keras, dan kerja cerdas dari seluruh unsur pemerintahan — baik eksekutif maupun legislatif — Blora kembali meraih opini WTP. Semoga kekompakan dan sinergitas yang terjalin di lingkungan Pemkab Blora ini terus meningkat, demi mewujudkan Blora yang lebih maju dan berkelanjutan,” ungkap Mustopa.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Blora. Ia berharap raihan opini WTP ini dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

“Kami mengucapkan selamat atas opini WTP yang telah diraih. Ini adalah hasil kerja keras Bapak/Ibu semua. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan penerimaan daerah. Harapannya, tujuan bernegara sebagaimana selaras dengan Asta Cita Presiden dapat segera tercapai,” jelas Ahmad Luthfi.

Opini WTP merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari BPK RI terhadap laporan keuangan daerah yang dinilai transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Raihan ini sekaligus menjadi indikator bahwa Blora berada di jalur yang tepat dalam mengelola keuangan publik.

Example 120x600