Blora – Pemerintah Kecamatan Banjarejo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2027. Acara yang berlangsung khidmat ini mengusung tema besar: “Peningkatan Produktivitas Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.”, di aula Korwil Banjarenjo kamis (12/2/2026).
Kegiatan rutin tahunan ini menjadi wadah krusial bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi pembangunan yang akan menentukan arah kebijakan di masa depan.
Plt Camat Banjarejo, Heksa, dalam sambutannya menegaskan bahwa kepentingan masyarakat adalah prioritas utama dalam setiap tahapan perencanaan.
“Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas, melainkan instrumen penting untuk mewadahi usulan-usulan warga. Fokus kita tetap pada pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan di wilayah Kecamatan Banjarejo,” ujar Heksa.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Blora dari Dapil V, Muklisin. Ia memaparkan kondisi riil anggaran dan komitmen legislatif dalam mengawal pembangunan fisik. Meski ada capaian, ia mengakui masih ada beberapa ruas jalan kabupaten yang menjadi “Pekerjaan Rumah” (PR) besar.
“Di Banjarejo, infrastruktur jalan seperti ruas Jatisari – Jatiklampok dan beberapa titik lainnya memang belum tuntas. Namun, saya minta desa tetap aktif mengajukan melalui sistem SIPD. Saya akan kawal terus, jika anggaran daerah terbatas, kita cari jalan lain baik melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) maupun bantuan keuangan lainnya,” tegas Muklisin.
Muklisin juga memberikan penjelasan jujur mengenai dinamika anggaran saat ini. Ia memohon maaf atas adanya pemotongan sejumlah pos anggaran, termasuk Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) dan layanan pemeriksaan gratis, demi penyesuaian anggaran daerah.
Pihaknya meminta OPD didesak untuk segera menyerap anggaran agar pengerjaan fisik cepat berjalan. Hal ini penting agar saat evaluasi pusat, Blora dinilai baik dan berpotensi mendapatkan tambahan dana. Dengan adanya pemotongan Dana Desa (DD) untuk program lain, Muklisin menekankan pentingnya desa untuk tidak bergantung penuh pada bantuan pemerintah.
“Melalui program Kader Manusia Pembangunan (KMP), desa diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara mandiri. Targetnya, dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, desa-desa di Banjarejo harus bisa mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi hangat antara perwakilan desa dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berbagai usulan mulai dari pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi desa hingga perbaikan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan menjadi poin utama dalam dialog tersebut.
Musrenbang ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang tajam, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Banjarejo menuju tahun 2027.
