Blora – Tidak seperti tahun tahun sebelumnya, yang selalu diwakilkan. Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2025 kali ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Harso Susilo, hadir langsung secara pribadi.
Hal ini pun dimanfaatkan Bupati Blora, H. Arief Rohman, untuk berkomunikasi langsung dengan Kepala Bappeda Jateng. Agar pembangunan jalan provinsi yang ada di wilayah Blora dapat disusun perencanaannya dan dituntaskan.
“Mumpung Pak Harso (Kepala Bappeda Jateng) rawuh. Kami mohon Pak, jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Blora untuk dituntaskan pembangunannya. Masih ada dua ruas jalan provinsi yang menjadi PR, yakni Cepu – Randublatung dan Ngawen – Japah hingga Todanan. Jika kedua jalan provinsi ini dibangun, kami yakin arus ekonomi masyarakat semakin baik. Selama ini kerusakan di ruas tersebut sudah banyak dikeluhkan warga,” ucap Bupati Arief Rohman dalam forum Musrenbang RKPD Blora 2025 di Graha Oktana PEM Akamigas Cepu, Kamis (28/03/ 2024).
Selain mendorong kelanjutan pembangunan jalan provinsi, Bupati yang akrab disapa Gus Arief ini juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan jalan kabupaten dengan berbagai sumber anggaran.
“Selain dari APBD, kami juga terus mengupayakan agar Blora dapat anggaran Inpres jalan lagi di 2024 ini agar pembangunan jalan bisa dilanjutkan di banyak titik. Kami akan terus berupaya berinovasi mencari sumber anggaran di luar APBD. Lobi-lobi ke pusat akan terus kita coba,” lanjut Bupati.
“Termasuk untuk membangun fasilitas olahraga seperti stadion. Kemarin sudah ada kolega dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menanyakan kebutuhan pembangunan fasilitas olahraga di Blora. Sehingga besok Selasa kita akan ke Jakarta untuk menindaklanjuti usulan pembangunan stadion. Diperkirakan butuh anggaran sekitar 25 miliar,” sambung Bupati.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jateng, Harso Susilo, ST., MM., menyatakan kesiapannya untuk menganggarkan pembangunan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Blora.
“Siap Pak Bupati. Sebenarnya tahun 2023 pembangunan jalan provinsi sudah kami prioritaskan, namun masih prioritas wilayah lain. Tahun 2024 ini kami masukkan kembali untuk Blora dan daerah perbatasan lainnya seperti Rembang, Brebes, Cilacap. Sambil kami juga mengawal usulan pembangunan jalan provinsi lewat Inpres Jalan,” ucap Harso Susilo.
Adapun, Yayun, salah satu perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memohon agar Bupati Arief Rohman tidak hanya memprioritaskan pembangunan jalan saja. Namun juga memperhatikan penerangan jalannya.
“Kami mengakui Pak Arief ini punya kelebihan dalam hal mencari anggaran ke Pusat untuk membangun infrastruktur. Bahkan dukungan pembangunan datang langsung dari Presiden yang hadir ke Blora tiga kali, sampai para menteri juga datang ke Blora. Namun kami ingin agar jalan jalan yang telah dibangun bisa dipasangi lampu penerangan jalan. Sehingga tidak hanya dalan alus banyu mili terus, tapi juga dalan padang,” ungkap Yayun.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Arief langsung memberikan tanggapan. Pihaknya meminta agar dinas terkait menganggarkan pengadaan PJU untuk jalan kabupaten, utamanya jalan poros kabupaten penghubung kecamatan.
“Kami sepakat, memang penerangan jalan juga perlu. Setelah jalan dibangun, sebaiknya penerangan jalannya ditata. Tolong dinas terkait untuk menganggarkan. Agar jalannya saat malam terang, meminimalisir gangguan kejahatan dan nyaman,” tambah Bupati.
Dalam Musrenbang ini juga dilaksanakan penandatanganan berita acara yang dilakukan Bupati dengan pimpinan DPRD, perwakilan Perguruan Tinggi hingga LSM.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mahbub Djunaidi proses penyusunan perencanaan pembangunan hingga Musrenbang ini memuat masukan dari berbagai pihak. Salah satunya dari usulan masyarakat.
“Sebelum Musrenbang tingkat Kabupaten, kami sudah melakukan konsultasi publik pada Januari lalu untuk RKPD 2025. Juga dari musrenbang kecamatan, usulan OPD, kelompok rentan dan lainnya,’’ terangnya.
Menurutnya, usulan-usulan masyarakat terkait rencana pembangunan Blora masih didominasi infrastruktur. Oleh karena itu, RKPD Blora membahas terkait arah kebijakan pemerintah setempat dan memaparkan capain kerja OPD selama 2 tahun ke belakang.
‘’Tema pembangunan 2025 ini yaitu Penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat didukung pelayanan publik yang berkualitas. Untuk arah kebijakannya yaitu penguatan ekonomi, pemantapan kualitas SDM, penguatan stabilitas wilayah, pemerataan infrastruktur perkotaan, dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang responsif,’’ tuturnya.
