Blora – Sekolah Rakyat yang ditempatkan di SD N 4 balun kecamatan Cepu, Kabupaten Blora saat ini sudah mencapai 50% dalam renovasinya.
Direncanakan Sekolah tersebut akan siap digunakan pada minggu kedua Bulan Juni 2025 dalam penerimaan peserta didik ajaran tahun 2025/2026.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Luluk Kusuma Agung Ariadi, memaparkan pembelajaran Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Blora siap dilakukan pada tahun ajaran 2025/2026.
“Itu (pendaftaran) nanti di bulan Juni, minggu kedua, kita mulai sesuai SK bupati penetapan siswa jenjang SMA,” terang Luluk, senin (2/6/2025).
Luluk menjelaskan, seluruh data rekrutmen siswa untuk Sekolah Rakyat ada di Kementrian Sosial. Lalu, melalui data itu, akan dibuatkan surat keputusan (SK) Bupati untuk penetapan calon siswa.
“Tahun ini sudah ada pembelajaran untuk jenjang SMA dua rombel (Rombongan Belajar),” ujarnya.
Menurutnya, untuk tahap 1 ini di Provinsi Jawa Tengah hanya ada dua kabupaten yang mendapatkan anggaran pembangunan sekolah rakyat.
“Jateng tahap 1 hanya Blora dan Magelang. Ini nanti untuk jenjang SMA. Dua rombel (rombongan belajar),” jelas Luluk.
Luluk juga menjelaskan bahwa sebenarnya sekolah rakyat yang digunakan luasanya 7 hektare yang ditentukan pemerintah pusat. Namun lahan sekolah SDN 4 Balun tersebut hanya seluas 5 hektar.
“yang di Balun ini hanya 5 hektare dan masih kurang namun untuk yang luasan 7 hektare kami sudah koordinasi dengan BPPKAD dan nanti akan kita ajukan ke pusat. Untuk pembangunan di Balun tetap jalan,” imbuhnya.
Luluk berharap dengan sekolah rakyat ini kualitas pendidikan yang ada di Blora semakin baik, masyarakat bisa terjamin dalam hal mutu pendidikan.
Untuk diketahui, Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pada tahap pertama ini, pekerjaan renovasi tersebar di 65 titik lokasi di 24 provinsi dengan nilai kontrak sebesar Rp332,39 miliar.
