BLORA, – Sebanyak 242 desa di Kabupaten Blora dipersiapkan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada Juli 2027. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora mulai menyiapkan regulasi dan kebutuhan anggaran, sembari menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menjadi pedoman pelaksanaan.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora, Yayuk Widiarti mengatakan, tanggal pasti pelaksanaan Pilkades belum ditetapkan. Namun, pemerintah daerah memperkirakan pemilihan kepala desa tersebut berlangsung pada Juli 2027.
“Insyaallah Pilkades serentak dilaksanakan pada Juli 2027. Untuk tanggal pastinya belum ditentukan karena kami masih menunggu Permendagri yang sampai sekarang belum terbit,” ujar Yayuk, Selasa (13/10/2026).
Menurut Yayuk, persiapan regulasi terus dilakukan agar seluruh tahapan Pilkades memiliki landasan yang jelas dan berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga mulai mengusulkan dukungan anggaran untuk menyukseskan pemilihan di 242 desa tersebut.
Anggaran bantuan keuangan (bankeu) yang diusulkan melalui Pemerintah Kabupaten Blora mencapai sekitar Rp. 8,5 miliar lebih. Namun, pembiayaan Pilkades tidak sepenuhnya bergantung pada APBD kabupaten karena pemerintah desa juga harus menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan.
“Penganggarannya merupakan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Jadi, bukan hanya dari Pemkab,” jelas Yayuk.
Ia menambahkan, kebutuhan pembiayaan Pilkades telah dipetakan berdasarkan peruntukannya. Sementara itu, masing-masing desa perlu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai kemampuan dan kondisi setempat.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki ruang untuk berinovasi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, tetapi penggunaannya tetap harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Yayuk berharap pelaksanaan Pilkades serentak 2027 dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan damai. Ia juga menginginkan proses demokrasi di tingkat desa benar-benar menghasilkan kepala desa yang dipilih masyarakat untuk memimpin selama masa jabatan delapan tahun.
“Mohon doanya agar pelaksanaan Pilkades 2027 berjalan lancar, aman, tertib, dan damai sesuai regulasi. Harapannya, masyarakat mendapatkan kepala desa yang benar-benar mereka pilih untuk memimpin delapan tahun ke depan,” kata Yayuk.
Selain kesiapan regulasi dan anggaran, Yayuk menyoroti pentingnya peran seluruh pihak untuk mencegah praktik politik uang dalam Pilkades. Menurut dia, upaya menekan politik uang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten, tetapi membutuhkan keterlibatan semua elemen, terutama masyarakat di tingkat desa.
Yayuk mengingatkan masyarakat agar tidak mengorbankan kepentingan desa dalam jangka panjang hanya demi keuntungan sesaat saat pemilihan.
“Jangan sampai hanya karena transaksi satu hari, masyarakat justru rugi selama delapan tahun,” tegas Yayuk.
Yayuk menilai pencegahan politik uang membutuhkan kesadaran bersama, mulai dari pemerintah, panitia, calon kepala desa, hingga masyarakat sebagai pemilih. Peran warga menjadi penting karena proses pemilihan berlangsung langsung di lingkungan desa masing-masing.
Sementara itu, terkait kemungkinan kepala desa petahana kembali maju dalam Pilkades 2027, Yayuk menyebut Dinas PMD belum memiliki data maupun pemetaan mengenai calon yang akan berkontestasi.
“Sampai hari ini belum ada pemetaan mengenai mantan petahana yang akan kembali mencalonkan diri,” ungkap Yayuk.
Dengan persiapan yang mulai dilakukan, Pemkab Blora berharap Pilkades serentak di 242 desa pada 2027 dapat berlangsung sesuai aturan, sekaligus menjaga kondusivitas masyarakat dan menghasilkan pemimpin desa yang memperoleh mandat melalui proses demokratis.*
