BLORA — Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2027.
Surat Edaran tertanggal 29 Oktober 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora, Yayuk Windrati, S.IP, M.Pd., tersebut ditujukan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Blora untuk mengawal kelancaran proses dan tahapan pemilihan di wilayah masing-masing.
Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Blora, Suwiji, menegaskan bahwa penerbitan SE ini sangat krusial untuk memberikan panduan baku bagi panitia di tingkat desa agar seluruh proses demokrasi tingkat desa berjalan transparan, tertib, dan sesuai regulasi.
“Kami minta para Camat dapat mengawal langsung tahapan ini di wilayah masing-masing. Harapan kami, pemilihan anggota BPD 2027 nantinya melahirkan wakil masyarakat desa yang benar-benar kredibel dan amanah,” ujar Suwiji, saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (06/11/2026)
Langkah ini berlandaskan Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang BPD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 75 Tahun 2020.
Mekanisme Skoring Jumlah Anggota BPD
Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang dipilih secara demokratis. Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan berjumlah ganjil, yakni antara 5 hingga 9 orang.
Suwiji menjelaskan, penentuan jumlah anggota BPD di setiap desa dihitung berdasarkan skoring kombinasi antara jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa (APBDes).
1. Skor Jumlah Penduduk
-
S.d. 1.500 jiwa: Skor 1
-
1.501 – 3.000 jiwa: Skor 2
-
Lebih dari 3.000 jiwa: Skor 3
2. Skor Kemampuan Keuangan (APBDes)
-
Kurang dari Rp1,3 Miliar: Skor 1
-
Rp1,3 Miliar s.d. Rp1,8 Miliar: Skor 2
-
Lebih dari Rp1,8 Miliar: Skor 3
3. Penetapan Jumlah Keanggotaan
-
Total Skor 2–3: 5 orang anggota
-
Total Skor 4–5: Maksimal 7 orang anggota
-
Total Skor 6: Maksimal 9 orang anggota
Dua Jalur Pengisian Keanggotaan
Pengisian anggota BPD dilakukan melalui dua jalur utama:
-
Keterwakilan Wilayah: Dipilih dari wakil wilayah pemilihan (dusun/RW/RT) secara proporsional sesuai jumlah penduduk setempat.
-
Keterwakilan Perempuan: Memilih minimal 1 orang dan maksimal 3 orang wakil perempuan warga desa setempat yang mampu menyuarakan serta memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan.
Pembentukan Panitia dan Timeline Pelaksanaan
Pelaksanaan pemilihan BPD akan dibentuk oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan (SK). Panitia pemilihan berjumlah paling banyak 11 orang, yang terdiri atas:
-
Unsur Perangkat Desa: Maksimal 3 orang
-
Unsur Masyarakat: Maksimal 8 orang
Panitia wajib memulai proses penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD paling lambat 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Adapun pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir.
Persyaratan Calon Anggota BPD
Masyarakat yang berminat mencalonkan diri sebagai anggota BPD harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
-
Berusia minimal 20 tahun atau sudah/pernah menikah.
-
Pendidikan minimal tamat SMP atau sederajat.
-
Bertempat tinggal di wilayah pemilihan setempat.
-
Bukan merupakan perangkat Pemerintah Desa dan tidak memiliki hubungan sedarah dengan Kepala Desa maupun Perangkat Desa.
-
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan hukum tetap.
-
Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hendak mencalonkan diri, wajib melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Kami mengimbau kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat agar ikut berpartisipasi aktif, baik sebagai panitia, pemilih, maupun pencalonan, demi kemajuan pembangunan di desanya masing-masing,” tutup Suwiji.
