BLORA — Kementerian Sosial (Kemensos) menghadirkan inovasi baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program ini dirancang untuk memastikan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) semakin tepat sasaran dan meminimalisir adanya warga kurang mampu yang terlewat.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blora, Suwiji, menjelaskan bahwa program Perlinsos memberikan akses transparan bagi masyarakat untuk mengecek status kelayakan diri secara mandiri, sekaligus membuka kesempatan bagi warga untuk menjadi agen pengusul.
“Sekarang muncul program baru dari Kementerian Sosial terkait dengan Perlinsos. Program ini menjadi salah satu upaya agar setiap lapisan masyarakat bisa mengecek dirinya sendiri, sekaligus menjadi agen Perlinsos dalam rangka meminimalisir warga yang seharusnya layak mendapat bansos—baik PKH maupun BPNT—tetapi saat ini belum mendapatkannya,” ujar Suwiji.
Lebih lanjut, Suwiji memaparkan peran krusial para agen Perlinsos dalam mengawal keakuratan data penerima bantuan di tingkat tapak. Agen-agen ini diberi wewenang untuk mengusulkan perubahan status warga di sekitarnya yang dinilai memenuhi syarat namun belum terjamah bantuan.
“Siapa saja bisa ngecek dirinya sendiri, layak atau tidak mendapatkan bantuan. Di samping itu, juga dipersilakan menjadi agen Perlinsos. Agen Perlinsos inilah yang nanti akan mengusulkan perubahan status bagi warga yang seharusnya layak agar bisa mendapatkan bantuan,” tambahnya.
Untuk memaksimalkan keterjangkauan program, DPMD Kabupaten Blora mendorong berbagai elemen pelayanan publik dan tokoh lokal untuk mengambil peran aktif sebagai agen Perlinsos.
“Yang diharapkan menjadi agen Perlinsos terutama adalah perangkat desa, kader-kader PKK desa, kader Posyandu, termasuk semua ASN baik PNS maupun P3K di wilayah masing-masing untuk berkontribusi mengusulkan tetangganya ataupun warganya yang memang layak mendapatkan bantuan,” jelas Suwiji.
Sebagai langkah awal untuk bergabung menjadi agen Perlinsos, masyarakat maupun aparat yang berminat diwajibkan melakukan validasi identitas digital terlebih dahulu.
“Untuk menjadi agen Perlinsos, syaratnya harus aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) dulu. Sehingga pihak-pihak tersebut, seperti perangkat desa, kader PKK, kader Posyandu, dan ASN, diharapkan segera mengaktifkan IKD agar bisa mendaftar menjadi agen Perlinsos,” pungkasnya.
