BLORA — Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memperluas akses pendaftaran bantuan sosial (bansos) melalui portal resmi perlinsos.kemensos.go.id. Kanal digital ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara mandiri tanpa perlu mendatangi atau mengantre di kantor kelurahan.
Melalui portal terpadu ini, warga dapat mengecek status kelayakan penerima bantuan, melihat rincian alasan penolakan, hingga memanfaatkan fitur sanggah apabila menemukan ketidaksesuaian data kependudukan.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blora, Suwiji, menjelaskan bahwa program Perlinsos memberikan akses transparan bagi masyarakat untuk mengecek status kelayakan diri secara mandiri, sekaligus membuka kesempatan bagi warga untuk menjadi agen pengusul.
“Sekarang muncul program baru dari Kementerian Sosial terkait dengan Perlinsos. Program ini menjadi salah satu upaya agar setiap lapisan masyarakat bisa mengecek dirinya sendiri, sekaligus menjadi agen Perlinsos dalam rangka meminimalisir warga yang seharusnya layak mendapat bansos—baik PKH maupun BPNT—tetapi saat ini belum mendapatkannya,” ujar Suwiji.
Lebih lanjut, Suwiji memaparkan peran krusial para agen Perlinsos dalam mengawal keakuratan data penerima bantuan di tingkat tapak. Agen-agen ini diberi wewenang untuk mengusulkan perubahan status warga di sekitarnya yang dinilai memenuhi syarat namun belum terjamah bantuan.
“Siapa saja bisa ngecek dirinya sendiri, layak atau tidak mendapatkan bantuan. Di samping itu, juga dipersilakan menjadi agen Perlinsos. Agen Perlinsos inilah yang nanti akan mengusulkan perubahan status bagi warga yang seharusnya layak agar bisa mendapatkan bantuan,” tambahnya.
Untuk memaksimalkan keterjangkauan program, DPMD Kabupaten Blora mendorong berbagai elemen pelayanan publik dan tokoh lokal untuk mengambil peran aktif sebagai agen Perlinsos.
“Yang diharapkan menjadi agen Perlinsos terutama adalah perangkat desa, kader-kader PKK desa, kader Posyandu, termasuk semua ASN baik PNS maupun P3K di wilayah masing-masing untuk berkontribusi mengusulkan tetangganya ataupun warganya yang memang layak mendapatkan bantuan,” jelas Suwiji.
Sebagai langkah awal untuk bergabung menjadi agen Perlinsos, masyarakat maupun aparat yang berminat diwajibkan melakukan validasi identitas digital terlebih dahulu.
“Untuk menjadi agen Perlinsos, syaratnya harus aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) dulu. Sehingga pihak-pihak tersebut, seperti perangkat desa, kader PKK, kader Posyandu, dan ASN, diharapkan segera mengaktifkan IKD agar bisa mendaftar menjadi agen Perlinsos,” pungkasnya.
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Bansos Mandiri
Untuk melakukan registrasi, calon pendaftar wajib menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna keperluan verifikasi identitas dan pemindaian wajah (face recognition). Fasilitas pengusulan mandiri ini ditujukan bagi kelompok masyarakat yang tergolong dalam Desil 1 hingga Desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masyarakat dapat mengoperasikan layanan ini melalui peramban (browser) di ponsel pintar, tablet, maupun komputer tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.
Berikut langkah-langkah praktisnya:
Akses Portal Resmi: Buka laman perlinsos.kemensos.go.id melalui peramban peranti Anda.
Verifikasi Identitas: Masukkan NIK dan data IKD, lalu selesaikan proses verifikasi pemindaian wajah.
Pengisian Data: Pilih jenis program bantuan yang dituju (PKH, BPNT, atau keduanya), lalu isi formulir data diri secara lengkap.
Pengajuan Berkas: Kirim pengajuan lamaran dan pantau status kelayakan secara berkala di dalam portal.
Fitur Sanggah: Manfaatkan fitur sanggah jika menemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian informasi data pribadi.
Dikutif dari portal news.fin.co.id, Kemensos mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan hanya mengakses portal resmi perlinsos.kemensos.go.id, serta menghindari penyerahan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.
Integrasi data kependudukan dan kondisi ekonomi terkini diproyeksikan mampu meningkatkan ketepatan sasaran serta transparansi penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
