BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya meningkatkan pemenuhan hak-hak hukum masyarakat hingga tingkat akar rumput. Salah satu langkah strategis yang kini tengah direalisasikan adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tiap-tiap desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Blora.
Kehadiran Posbankum Desa ini diharapkan menjadi sarana bagi warga kurang mampu untuk berkonsultasi dan mendapatkan perlindungan hukum secara cuma-cuma tanpa harus bingung mencari pendampingan ke pusat kota.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blora, Suwiji, menyampaikan bahwa program ini diproyeksikan menjadi jalan keluar atas minimnya akses informasi dan pendampingan hukum yang selama ini dialami masyarakat pedesaan.
“Semua desa sudah membentuk dan menetapkan SK Kepala Desa terkait dengan paralegal. Merekalah yang kita minta aktif di desa sebagai garda terdepan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan warga secara kekeluargaan,” ujar Suwiji saat ditemui di kantornya, Jumat (06/11/2026)
Suwiji menjelaskan, Posbankum Desa bukan sekadar wadah formalitas, melainkan bentuk penguatan kapasitas kelembagaan desa serta dalam rangka membantu penyelesaian permasalahan yang ada.
“Kalaupun dari Posbankum desa dari paralegal yang ada tidak bisa menyelesaikan, dan harus itu berlanjut ke yang lebih tinggi, nggih, tidak masalah, yang penting dari paralegal ini sudah mengupayakan semaksimal mungkin peran mereka dalam rangka membantu penyelesaian-penyelesaian permasalahan yang ada,”tambahnya.
Beberapa peran utama Posbankum Desa yang disiapkan meliputi:
Konsultasi & Informasi Hukum: Memberikan layanan konsultasi gratis untuk masalah perdata, pidana ringan, hingga pertanahan.
Mediasi & Penyelesaian Masalah Desa: Membantu memediasi perselisihan antarwarga di tingkat desa secara kekeluargaan sebelum masuk ke ranah hukum formal.
Edukasi & Kesadaran Hukum: Mengadakan sosialisasi rutin mengenai hak-hak hukum warga negara dan pencegahan konflik.
Pemerintah Kabupaten Blora berharap, dengan berdirinya Posbankum di seluruh desa, angka sengketa yang berkepanjangan dapat diminimalisir dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Blora dapat meningkat secara signifikan.
