BLORA – Sebagai langkah strategis untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam optimalisasi aset desa, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blora bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blora menggelar pelatihan penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Kegiatan yang menyasar 94 desa dari enam kecamatan ini dihelat untuk membekali perangkat desa agar memiliki payung hukum yang sah dan akuntabel dalam menarik retribusi maupun kerja sama komersial, termasuk pemanfaatan aset untuk jaringan internet komersial.
Pelatihan ini dinilai krusial mengingat tingginya potensi ekonomi aset desa—mulai dari kawasan wisata, lahan parkir, hingga tiang jaringan internet—yang selama ini belum diatur secara spesifik melalui produk hukum tingkat desa.
Sekretaris DPMD Blora, Suwiji, menjelaskan bahwa pelibatan Bagian Hukum Setda Blora dalam pelatihan ini bertujuan agar pemerintah desa memahami batas kewenangan secara benar dalam menyusun produk hukum.
“Kami memberikan pelatihan penyusunan Perdes dengan materi dari Bagian Hukum Setda Blora. Harapannya, pemerintah desa memahami dasar hukum secara benar sehingga tidak keliru dalam menyusun maupun menerapkan regulasi,” ujar Suwiji.
Ruang Lingkup dan Batasan Hukum Pengelolaan Aset
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Blora, Slamet Setiono, menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki ruang untuk menyusun Perdes sesuai kondisi riil dan potensi masing-masing wilayah, termasuk pengaturan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga. Kendati demikian, ia mengingatkan agar desa tidak menetapkan pungutan secara sembarangan dan wajib memperhatikan status kepemilikan serta ketentuan perundang-undangan.
Slamet juga menegaskan adanya batasan khusus dalam pengenaan pembayaran atas pemanfaatan aset untuk infrastruktur jaringan tertentu. “Dalam materi tadi, saya juga menegaskan bahwa ada dua entitas BUMN yang tidak bisa dikenai penarikan tersebut, yakni tiang jaringan internet milik Telkom dan tiang jaringan listrik milik PLN,” ungkap Slamet.
Ia mengakui bahwa sejauh ini belum ada satu pun dari 271 desa di Blora yang melaporkan keberadaan Perdes khusus untuk mengatur pembayaran atas pemanfaatan aset desa bagi kegiatan komersial.
Dorong Pendapatan Asli Desa yang Sah
Kepala DPMD Blora, Yayuk Windrati, turut menegaskan pentingnya regulasi ini agar pemanfaatan aset desa untuk kepentingan komersial tidak jalan di tempat tanpa memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat.
“Jangan sampai aset desa dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, tetapi desa tidak memperoleh manfaat ekonomi. Kami mendukung adanya pembayaran atau bentuk kompensasi yang sesuai ketentuan bagi pihak yang menggunakan aset desa. Karena itu, Perdes perlu disiapkan agar semuanya memiliki dasar hukum yang jelas,” tegas Yayuk, Senin (26/10/2026)
Melalui sinergi antara DPMD dan Bagian Hukum Setda Blora ini, pemerintah desa diharapkan mampu mengidentifikasi potensi aset secara cermat, menyusun regulasi sesuai kewenangan, serta menerapkan tata kelola yang transparan. Langkah ini tidak hanya bertujuan mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga memastikan setiap kebijakan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat desa.
